Penyuluhan Hukum Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

Penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana tahunan yang merupakan aktualisasi dari pelaksanaan rencana jangka panjang maupun menengah. APBD merupakan salah satu altematif yang dapat merangsang kesinambungan dan konsistensi pembangunan di daerah. Oleh karna itu, perlu adanya pemahaman secara yuridis terkait dengan bagaimana mekanisme penyususnan APBD khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Dalam pelaksanaan penagbdian ini dirumuskan beberapa permasalahan yakni bagaimana mekanisme yuridis dalam penyusunan APBD Kabupaten Lombok Utara. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan secara langsung dengan melakukan sosialiasi kepada pegawai Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dari hasil pengabdian yang penulis lakukan di Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara dimana dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara disusun berdasarkan Keputusan Meteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, melalui 4 (empat) tahapan Penyusunan APBD, yaitu: Penyusunan Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD, Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran, Penyusunan Dokumen
Peraturan Daerah tentang APBD, dan Penetapan APBD.